Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengawasi penyeberangan selama musim liburan Natal dan Tahun Baru.

by -4544 Views

Sebanyak 107,63 juta orang diperkirakan bakal melakukan perjalanan selama musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Angka ini melonjak 143,65% dibandingkan jumlah pergerakan musim libur periode sama tahun 2022/22024.

Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi, pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi musim libur kali ini untuk jenis mobil 35,57% (39,97 juta orang) dan motor 17,92% (20,14 juta orang).

Sedangkan untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16% (14,79 juta orang), pesawat 11,91% (13,38 juta orang), bus 10,94% (12,29 juta orang), kapal penyeberangan 6,04% (6,78 juta orang), dan kapal laut 3,44%. (3,86 juta orang).

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten Benny Nurdin Yusuf mengaku telah melakukan persiapan untuk mengamankan kondisi angkutan penyeberangan, khususnya periode libur Natal dan Tahun Baru ini. Termasuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten.

Sementara terkait pengaturan lalu lintas di baik di dalam dan di luar pelabuhan dilakukan koordinasi dengan operator dan di luar bersinergi dengan kepolisian.

“Mekanismenya, jelas Benny, jika BMKG mengeluarkan informasi maka BPTD akan menyampaikan ke petugas Local Port System (LPS) lalu diteruskan ke Syahbandar nanti akan disampaikan operator kapal dan operator pelabuhan.”

“Bila memang berpotensi sampai penutupan dermaga pelabuhan, maka kami akan mengeluarkan maklumat penutupan sementara dermaga dan nanti akan kita cabut saat cuaca kembali normal,” terangnya.

“Koordinasi juga terus dilakukan bersama petugas yang ditempatkan di Posko dan sudah disiapkan Standard Operational Procedure (SOP) bila ada peringatan dini serta peringatan cuaca ekstrem yang berpotensi pada penutupan dermaga, maka akan dilakukan penindakan bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan, koordinasi dilakukan termasuk dengan harmonisasi SOP masing-masing pihak, terutama dalam penanganan kondisi darurat. Untuk menghindari kisruh dan kekacauan, bahkan potensi konflik.

“Pengendaliannya dari BPTD dan BMKG adalah sumber informasi yang disusun secara tertulis, nah SOP bersama yang tertulis dan diharmonisasikan,” ucap Dwikorita.

BMKG, lanjutnya, akan terus melakukan monitoring dan memperbarui informasi cuaca yang diperoleh melalui peralatan yang mutakhir seperti satelit.

“Perkiraannya benar-benar dihitung dengan peralatan yang andal dan memadai,” ujarnya.

“Kami akan mengeluarkan peringatan dini dan akan ditangkap juga oleh BPTD untuk selanjutnya diinformasikan kepada operator kapal. Biasanya akan berlaku 2-3 jam hingga informasi baru akan diterima kembali,” pungkas Dwikorita.