Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membahas berbagai prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan selama rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Bapak Sirait menyoroti kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta kebijakan pro-rakyat yang telah diterapkan.
Beliau melaporkan bahwa sejumlah pembangunan seperti 27 menara dan rumah di IKN telah selesai dan akan segera diresmikan. Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran, di mana 3 menara rencananya akan diresmikan pada akhir Januari, 7 menara pada bulan April, dan 10 menara di akhir April.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kebijakan perumahan. Maruarar menyampaikan bahwa kebijakan tersebut juga mencakup penyewaan termurah untuk MBR, diikuti oleh ASN, dan kemudian komersial. Tujuannya adalah untuk menjadikan kebijakan tersebut pro-rakyat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan kementerian lain, telah merumuskan kebijakan konkret untuk membantu MBR, seperti penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB untuk MBR dengan waktu proses yang lebih singkat. Selain itu, MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan juga akan dibebaskan dari Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses perumahan yang lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui langkah-langkah ini, Kementerian berupaya untuk memberikan dampak positif bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih, sehingga kebijakan perumahan yang pro-rakyat dapat terus berlanjut.
