Reformasi Intelijen Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola mereka. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menggarisbawahi pentingnya aspek pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan dalam Reformasi Intelijen Indonesia.
Diskusi mengenai Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Kampus Universitas Bakrie menyoroti permasalahan pengawasan intelijen yang masih bersifat politis. Reformasi intelijen memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi untuk memastikan pembinaannya berjalan efektif.
“Reformasi Intelijen Indonesia dalam Direksi Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih menjadi perhatian utama. Model pengawasan yang baru perlu dikembangkan agar intelejen lebih transparan,” ungkap Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengawasan Intelijen
Sebagai Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. Meskipun tidak seluruhnya terbuka, prinsip akuntabilitas ini penting untuk menjaga integritas intelijen dalam tatanan demokrasi.
“Pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen tidak boleh diabaikan. Kontrol demokratis merupakan hal penting dalam upaya menjaga profesionalisme intelijen,” kata Rizal.
Rizal menekankan bahwa tim pengawas intelijen perlu diberikan kewenangan lebih dalam mendalami potensi penyimpangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menghadapi tantangan global.
Perkembangan Lembaga Intelijen di Indonesia
Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perkembangan lembaga intelijen di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan banyak perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penambahan deputi baru dalam strukturnya.
“Dengan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, BIN semakin profesional dan adaptif. Hal ini tercermin dari penambahan deputi baru seperti siber, komunikasi, dan informasi,” jelas Rodon.
Diharapkan dengan adanya perkembangan ini, BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia dapat lebih tanggap dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.
Kesimpulan: Langkah Konkret dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Secara keseluruhan, Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dan manajemen sumber daya manusia. Tanpa perbaikan dalam dua aspek ini, intelijen nasional sulit untuk berkembang dan sesuai dengan dinamika global yang terus berubah.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
