Lonjakan jumlah kendaraan di Kalimantan Timur diiringi dengan keluhan warga terkait antrean panjang BBM bersubsidi. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengusulkan solusi jangka panjang untuk masalah tersebut dengan memperbanyak jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya. Rudy mengajak masyarakat dan investor untuk aktif terlibat dalam pembangunan SPBU baru guna meningkatkan pelayanan distribusi BBM. Ia mendorong masyarakat dan investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor SPBU untuk menghubungi Pertamina atau mengakses informasi melalui laman kemitraan resmi. Rudy menekankan pentingnya keberadaan SPBU yang merata dan memadai untuk mengurangi antrean BBM terutama pada jam-jam sibuk serta sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur energi di daerah yang berkembang pesat. Gubernur Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus berdialog dengan Pertamina dan pemerintah daerah serta melibatkan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang menyeluruh dan efektif terkait distribusi, pengawasan, dan kualitas BBM. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurai antrean BBM tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Manager Retail Sales Regional Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menjelaskan syarat teknis pendirian SPBU mulai dari kebutuhan lahan minimal 1.000 meter persegi hingga investasi modal sebesar Rp3 miliar untuk peralatan operasional dengan delapan nozzle. Lahan ideal untuk SPBU berlokasi di pinggir jalan dengan luas 3.000 hingga 5.000 meter persegi. Usaha SPBU ini dapat memberikan keuntungan bersih sekitar 4-5 persen dari harga jual bahan bakar seperti pertalite, pertamax, dan biodiesel.
Solusi Antrean BBM: Ajakan Gubernur Kaltim Bangun SPBU
