Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, membuat pernyataan tegas terkait penolakannya terhadap tindakan korupsi. Menurutnya, negara berhak untuk menyita aset para koruptor, namun hal tersebut harus dilakukan dengan adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa kerugian yang disebabkan oleh koruptor harus dikembalikan ke negara. Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya keadilan untuk keluarga koruptor yang telah divonis, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut oleh pakar hukum.
Prabowo mengekspresikan kekecewaan terhadap tindakan pejabat korup, menyebutnya sebagai perampokan yang sah secara hukum. Menurutnya, tindakan tersebut hanya menyembunyikan kejahatan di balik legalitas. Ia menekankan perlunya tindakan tegas yang dapat memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, Prabowo telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan tidak adil.
Prabowo juga mencatat bahwa para koruptor cenderung meremehkan hukuman dengan mengandalkan uang dan koneksi mereka. Pola pikir ini, menurut Prabowo, harus diubah dengan memberlakukan hukuman yang tegas dan adil. Dengan pendekatan ini, Prabowo berharap bahwa efek jera dapat tercipta dan para koruptor tidak lagi meremehkan sistem hukum.
