Program Sekolah Rakyat atau Community School tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Program pendidikan dasar ini, yang bertujuan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi antara Program Sekolah Rakyat dan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga ini memiliki tujuan yang mulia dan strategis.
Dalam sebuah forum publik yang bertema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?”, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih ada 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan sekitar 24 juta orang yang hidup dalam kemiskinan umum. Presiden Prabowo Subianto menugaskan para menteri untuk menangani masalah kemiskinan secara langsung dan berkelanjutan.
Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Agus berperan penting dalam memimpin upaya pemberantasan kemiskinan. Dengan fokus pada pemberdayaan individu dan keluarga, Kementerian Sosial menitikberatkan pada program-program perlindungan sosial dan keamanan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dialokasikan anggaran yang signifikan untuk membantu penerima manfaat secara langsung.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan membuka 65 Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial berharap jumlah sekolah tersebut dapat meningkat menjadi 100 pada akhir tahun. Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendukung inisiatif ini, termasuk dalam memastikan infrastruktur dan kondisi bangunan sekolah yang memadai.
Melalui berbagai program yang terintegrasi, pemerintah berusaha mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program-program ini, yang digagas oleh Presiden Prabowo, tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, namun juga pada pemberdayaan individu dan kelompok. Dengan pendekatan yang berbasis pada data dan hasil, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
