Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penetapan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat. Dia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan untuk mengambil alih operasi penggilingan padi “nakal” dan mentransfernya ke Koperasi Desa/Kota Merah Putih.
Prabowo menegaskan bahwa sikapnya bersumber dari Pasal 33 UUD 1945, yang menetapkan dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Dia mencatat bahwa telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada kesalahan interpretasi atas Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor-sektor vital bagi negara dan penghidupan rakyat harus dikendalikan oleh negara.
“Penggilingan padi adalah sektor vital bagi negara dan penghidupan rakyat. Jika para penggiling padi menolak untuk patuh kepada kepentingan nasional, saya akan mengacu pada dasar hukum ini. Saya akan mengambil tindakan — saya akan menyita pabrik-pabrik itu dan menyerahkannya kepada koperasi,” ujar Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli).
Dia mengungkapkan bahwa beberapa penggiling padi dilaporkan meraup keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan regulasi guna menstabilkan kondisi perdagangan petani.
“Saya menerima laporan bahwa satu pabrik penggilingan padi meraup Rp 1–2 triliun per bulan selama panen. Kami mengambil tindakan, dan segera harga-harga mulai naik lagi — mereka mulai membeli gabah seharga Rp 6.500 per kilogram. Itu adalah sukses,” ujarnya.
Namun, muncul isu baru: beras yang dilabeli sebagai “premium” ternyata adalah campuran palsu. Presiden Prabowo mengutuk hal ini sebagai tindakan kriminal dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan.
Mengutip laporan internal, rakyat Indonesia menderita kerugian tahunan sebesar Rp 100 triliun akibat praktik penipuan oleh sejumlah kelompok bisnis.
“Negara menderita kerugian Rp 100 triliun setiap tahunnya karena hanya dari 4–5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja tanpa henti untuk meningkatkan penerimaan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengutuk tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan menyerukan tindakan hukum yang tegas.
“Saya melihat ini sebagai tindakan pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk menjaga Indonesia tetap lemah dan miskin. Saya tidak bisa menerima ini. Saya telah bersumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Konstitusi dan menerapkan hukum,” tandasnya.
