Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), meminta Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan menyampaikan permintaan ini selama kunjungan pemeriksaannya ke SPPG Cempedak Lobang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan dan antusiasme masyarakat yang kuat terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pimpinan daerah sangat penting untuk memastikan anak-anak sekolah segera bisa menerima makanan bergizi gratis,” tandas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunannya, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-privat. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target sebanyak 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Sampai saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlahnya diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah itu akan naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam waktu sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat memenuhi target tersebut dalam waktu dekat,” ujar Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
PCO Chief Urges North Sumatra to Improve Nutrition Service Infrastructure
