Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Soeharto telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara. Keputusan ini langsung menimbulkan reaksi dari berbagai pihak mulai dari keluarga, pemerintah, hingga kelompok masyarakat yang menolak dengan keras. Soeharto diberikan gelar pahlawan di bidang perjuangan dan politik, simbol penghargaan diserahkan kepada dua anaknya, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo. Upacara ini yang juga diikuti oleh keluarga Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada 1993. Selain Soeharto, sembilan tokoh lain juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional, antara lain Gus Dur, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, Rahman el Yunusiyyah, dan Sultan Zainal Abidin Syah. Meskipun terdapat pro-kontra terhadap keputusan ini, Tutut menegaskan bahwa keluarganya tidak terganggu dengan pendapat publik. Para demonstran di berbagai daerah, seperti Yogyakarta dan Gorontalo, menggelar aksi menolak gelar tersebut. Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengutuk keputusan tersebut sebagai langkah yang dianggap “mengaburkan sejarah, mengkhianati cita-cita Reformasi, dan melukai korban pelanggaran HAM Orde Baru”. Itu menjadi pembicaraan hangat, namun menurut analis, gelombang protes tidak akan menggoyang stabilitas politik di awal masa jabatan Prabowo. Tantangan lebih besar adalah bagaimana keputusan ini akan berdampak pada persatuan publik ke depannya.
Analisis Kelayakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
