Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 51,81 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah ini diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merinci alokasi dana tersebut untuk tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dana segar kepada kepala daerah dan tambahan per provinsi untuk memulai proses pemulihan.
Pemulihan listrik mengalami kendala karena kerusakan parah pada jaringan transmisi SUTET, yang merupakan jalur utama penyaluran listrik. Meskipun Sumatera Bagian Utara memiliki surplus daya, kerusakan infrastruktur menyebabkan distribusi energi terhambat. Untuk mempercepat pemulihan, PLN bersama TNI dan Polri telah mobilisasi tim teknis dan peralatan penting ke lokasi terdampak. Distribusi BBM dan LPG juga tetap berjalan lancar, bahkan melalui pengiriman jalur udara ke daerah terisolasi.
Presiden Prabowo menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dana bencana, meminta penegak hukum untuk mengawasi ketat penggunaan dana bantuan. BPH Migas juga memastikan ketersediaan BBM selama masa tanggap darurat. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Dengan anggaran besar dan kerjasama lintas lembaga, diharapkan proses pemulihan bisa berjalan cepat dan menyeluruh di semua wilayah terdampak.
