Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui rapat pembahasan revisi SK Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin rapat tersebut untuk memastikan strategi penanganan stunting tahun depan lebih efektif. Agus Haris menekankan pentingnya fokus penuh pada isu prioritas nasional ini dan siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan intervensi benar-benar sampai ke masyarakat.
Pembahasan rapat membahas perbaikan tata kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Bontang, yang saat ini memiliki 71 tim dengan 213 personel yang mendampingi keluarga berisiko stunting. Meskipun capaian pendampingan tahun 2025 sudah tinggi, evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan presisi kinerja tim. DP3AKB Kota Bontang meyakini perlunya pendampingan yang lebih spesifik bagi kelompok prioritas dengan skema insentif yang terukur dan rasio pendampingan yang proporsional.
Dinas Kesehatan juga memberikan evaluasi teknis di lapangan, menyoroti beberapa penyebab dominan stunting seperti paparan asap rokok dan anemia pada ibu hamil. Usulan disampaikan untuk mencari celah intervensi pada awal tahun 2026 dengan kolaborasi sektor swasta melalui CSR. Agus Haris meminta revisi SK segera rampung dengan pembagian tugas yang rinci dan sinergi lintas sektor yang kuat.
Rapat ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani masalah stunting dan memberikan harapan untuk masa depan generasi Kota Bontang yang lebih baik.
