Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sedang mengambil langkah besar dalam mengelola sampah dengan lebih baik. Mereka tidak ingin lagi hanya angkut dan buang sampah seperti sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pemindahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ke Kilometer 5. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bersikeras memilih lokasi tersebut karena jauh dari pemukiman. Hal ini difirmankan dalam rapat koordinasi di Aula Bappeda Bukit Pelangi yang dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Pemilihan lokasi TPA di Kilometer 5 ini juga didukung oleh pertimbangan strategis yang lebih luas dari pemerintah daerah. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kajian teknis dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tetapi juga mempertimbangkan aspek strategis yang lebih luas. Mahyunadi berharap dengan menetapkan TPA di Kilometer 5, ini juga akan mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan tembus ke kawasan KPC untuk mendukung konektivitas wilayah.
Namun, penentuan lokasi TPA baru harus tetap mengikuti kajian dan regulasi yang berlaku. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menekankan pentingnya memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim juga menawarkan bahwa perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah harus dilakukan sesegera mungkin dan pemilihan lokasi TPA baru harus didasarkan pada studi kelayakan yang matang.
Dukungan untuk rencana pemindahan TPA ini juga datang dari PT Kaltim Prima Coal. Perusahaan tersebut siap mendukung langkah Pemkab Kutim dan menunggu keputusan lokasi. Mereka berencana untuk langsung memulai desain dan perhitungan biaya begitu lokasi sudah ditentukan. Diharapkan dengan langkah yang diambil ini, Pemkab Kutim dan KPC dapat segera memulai langkah-langkah selanjutnya untuk pemindahan TPA demi mengatasi masalah sampah dan mendukung pembangunan wilayah yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan.
