Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026 dipastikan akan terus berlanjut. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk berbagai proyek strategis di IKN telah diterbitkan secara resmi.
Basuki menekankan pentingnya pengelolaan anggaran ini dilakukan dengan bertanggung jawab dan transparan. Transparansi tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam penggunaan uang negara untuk pembangunan yang berkualitas. OIKN telah menata perangkat keuangan dengan melantik para pejabat perbendaharaan, termasuk pejabat pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah pembayaran, dan bendahara pengeluaran.
Para pejabat yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan terbuka. OIKN telah menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah pembayaran, dan tiga bendahara pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2026. Basuki menegaskan bahwa jabatan ini bukan hanya posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus diemban dengan sungguh-sungguh.
Dengan kelengkapan perangkat pengelolaan anggaran dan struktur perbendaharaan yang telah disiapkan, OIKN optimistis program pembangunan IKN pada tahun 2026 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan memberikan manfaat nyata, bukan hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ayo selalu dapatkan informasi terbaru dari PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami.
