Persimpangan jalan di Sangatta, Kutai Timur sering kali menjadi tempat para anak jalanan, badut, manusia silver, pengemis, dan gelandangan berkumpul. Beberapa dari mereka meminta bantuan dengan tangan terulur, sementara yang lain tampil di tengah lalu lintas. Fenomena ini menjadi permasalahan sosial yang masih belum teratasi sepenuhnya di Kabupaten Kutai Timur. Tidak hanya terkait dengan keberadaan mereka, tetapi juga disebabkan oleh rasa iba masyarakat yang memberikan uang kepada mereka di jalanan.
Ernata Hadi Sujito, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, mengakui bahwa fenomena ini akan terus berlanjut selama masih ada yang memberikan bantuan. Sebagai upaya pencegahan, Dinas Sosial Kutim mulai memasang papan imbauan larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, terutama di persimpangan jalan dan area ramai yang sering dilewati kendaraan. Tindakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2016 mengenai Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Dampak dari imbauan tersebut mulai terlihat, dengan penurunan jumlah gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di jalanan. Pemerintah daerah berupaya mengubah pendekatan dari razia ke pencegahan, dengan menekan faktor utama yang mendukung aktivitas mereka. Ernata menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk mengarahkan bantuan sosial agar tersalurkan dengan lebih tepat sasaran, seperti melalui lembaga resmi, panti asuhan, atau tetangga yang membutuhkan.
Pemkab Kutai Timur berharap kesadaran masyarakat dalam menyampaikan bantuan sosial bisa tumbuh, sehingga jalanan menjadi lebih tertib, kota menjadi lebih manusiawi, dan kepedulian sosial tetap terjaga. Imbauan ini bukan untuk menghentikan kepedulian sosial, melainkan agar bantuan yang diberikan memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi penerimanya. Semoga dengan langkah ini, masyarakat bisa memberikan bantuan dengan cara yang lebih efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.
