Pemerintah Kota Bontang kini merasakan tekanan fiskal akibat penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga sekitar Rp1 triliun. Meskipun demikian, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa program-program yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat tetap akan diprioritaskan. Dalam situasi anggaran yang terbatas tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh 122 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan tetap berjalan.
Neni menyampaikan komitmennya dalam memastikan kelangsungan program-program yang penting bagi masyarakat, seperti pencairan santunan bulanan sejak Januari 2026. Program ini ditujukan kepada kelompok rentan yang menjadi prioritas perlindungan sosial pemerintah daerah. Dengan tujuan utama untuk menurunkan angka kemiskinan, bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan kepada 1.380 penerima manfaat yang terdiri dari janda, duda, fakir miskin, yatim piatu, serta penyandang disabilitas.
Keberlanjutan program santunan ini diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat dan menjadi jaring pengaman sosial di tengah dinamika ekonomi daerah. Capaian positif juga terlihat dalam menekan angka stunting dan tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Bontang. Neni menyatakan kebanggaannya terhadap konsistensi Bontang dalam menjalankan program perlindungan sosial yang berdampak nyata.
Penekanan angka stunting dari sekitar 20 persen menjadi 15,6 persen serta tingkat ketimpangan ekonomi yang rendah menandakan distribusi ekonomi yang lebih merata di Bontang. Neni juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dalam menjaga capaian positif ini. Dengan berbagai intervensi gizi dan penguatan layanan kesehatan dasar, Bontang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
