Pemerintah Kota Bontang terus menguatkan transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Auditorium 3 Dimensi Bontang. Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, sebagai Ketua TP2DD Kota Bontang. Tujuan forum ini adalah untuk memperkuat kerjasama antarperangkat daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, terutama di sektor pendapatan daerah.
Neni menyampaikan bahwa Kota Bontang telah mencapai pencapaian signifikan dalam digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Secara khusus, dalam sektor pajak daerah, transaksi pembayaran secara digital sudah mencapai 91 persen, sementara transaksi semi digital dan tunai masing-masing adalah 9 persen dan 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Tidak hanya di sektor pajak, digitalisasi juga berkembang di sektor retribusi daerah. Data menunjukkan bahwa transaksi digital mencapai 93,14 persen, sementara transaksi semi digital dan tunai masing-masing adalah 6,2 persen dan 0,66 persen. Neni menekankan bahwa capaian ini merupakan indikator efektivitas digitalisasi transaksi daerah, yang juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pembayaran digital dan eksplorasi potensi pajak serta perluasan basis retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama dengan Bankaltimtara sebagai mitra strategis diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem pembayaran digital, integrasi layanan, dan penguatan sistem monitoring terhadap digitalisasi transaksi daerah.
Selain itu, implementasi program Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga menjadi fokus penting. Pemerintah daerah berencana untuk memaksimalkan program ini sebagaimana aplikasinya di daerah lain di Kalimantan Timur. Melalui berbagai inovasi dan integrasi sistem aplikasi, pemerintah daerah berharap sinergi TP2DD dapat mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Selama kegiatan FGD, simpbolisasi penyerahan perangkat QRIS/EDC Rider dilakukan untuk memperluas implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, sesi evaluasi pencapaian retribusi daerah dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk terus memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah dengan dukungan dari sektor perbankan. Semua upaya ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kota Bontang.
