Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (HARUM) jadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena membeli mobil dinas mahal seharga Rp8,5 miliar. Pembelian mobil mewah tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk netizen di Tanah Air. HARUM pun disindir Presiden terkait penghematan anggaran dan efisiensi fiskal. Meski tidak disebut langsung, Presiden Prabowo menyebut pengeluaran tidak efisien oleh beberapa pejabat, termasuk pembelian mobil dinas seharga Rp8M. HARUM menjawab kritikan dengan mengembalikan mobil tersebut. Namun, masih terdapat ketidakpastian terkait proses administrasi pembelian mobil dinas tersebut.
Selain kritik terhadap pembelian mobil dinas, kontroversi juga mengenai pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). TAGUPP dianggap tidak efektif dan terlalu besar anggotanya, sekitar 47 orang. Program ini dinilai menghabiskan anggaran yang besar, sehingga dipangkas 50 persen. Banyak pihak yang menyarankan untuk membubarkan atau minimal merevisi TAGUPP agar lebih efisien.
Kritik pun tidak hanya dialamatkan kepada Gubernur, namun juga terhadap Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hasanuddin diwarnai dengan pernyataan ekstrim yang menunjukkan ketidakefisiensiannya dalam menjalankan kontrol terhadap Gubernur. DPRD Kaltim juga menuai sorotan karena ikut menguras APBD untuk pembelian mobil pimpinan Dewan. Praktik tersebut menimbulkan keraguan akan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah daerah. Semua masalah ini mencerminkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
