Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sekali lagi menekan Teheran untuk mencapai kesepakatan damai dengan memberikan ultimatum untuk menghancurkan fasilitas listrik dan air di Iran. Trump mengungkapkan ancaman ini melalui unggahan di platform Truth Social, menyebut bahwa pembicaraan serius tengah dilakukan dengan pihak di Teheran yang dianggapnya lebih masuk akal. Namun, ia mengingatkan bahwa jika tidak ada kesepakatan, AS akan menghancurkan infrastruktur Iran termasuk semua pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kharg. Ancaman terhadap infrastruktur sipil ini dinilai berpotensi melanggar hukum internasional dan dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.
Sementara itu, ketegangan semakin meningkat dengan kemungkinan eskalasi lebih lanjut, termasuk operasi darat AS untuk merebut Pulau Kharg, yang merupakan jalur ekspor minyak Iran. Harga minyak juga menuju kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah, mengguncang pasar keuangan global. Meskipun Iran telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump setelah pembicaraan antara negara-negara seperti Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki, Teheran menolak tuntutan AS dan menyatakan tidak ada negosiasi langsung dengan Washington.
Kritik terhadap ancaman Trump terus dilontarkan, dengan Amnesty International menegaskan bahwa menyerang infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik umumnya dilarang menurut hukum internasional. Direktur senior riset dan advokasi Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, menekankan bahwa menyerang pembangkit listrik yang vital bagi warga sipil dapat mengakibatkan kerugian yang tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Selain itu, Ketua Parlemen Iran menolak pembicaraan di Islamabad sebagai kedok penambahan pasukan AS di kawasan, di mana pasukan Iran siap untuk bertahan.
