Berita terbaru mencatat bahwa hampir 50 ribu warga Samarinda disebut-sebut kehilangan bantuan iuran BPJS Kesehatan, yang menimbulkan kegelisahan di kalangan mereka. Dalam mengatasi kekhawatiran ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan penjelasan melalui Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin, bahwa tidak ada penghentian layanan yang terjadi, namun hanya penataan ulang data. Hal ini dilakukan guna memastikan pembiayaan tepat sasaran sesuai dengan kategori miskin yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Masalah terjadi dari data kepesertaan yang tidak berjalan sesuai skema, dengan sebagian warga yang masuk dalam kategori tanggungan pusat malah masih tercatat dibiayai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian agar pembiayaan benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk warga miskin yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat, bukan daerah. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara tepat.
Pemerintah memastikan bahwa layanan kesehatan tidak akan berhenti, bahkan menyediakan jaminan bahwa status kepesertaan warga yang membutuhkan pelayanan namun belum aktif akan segera diaktifkan kembali. Langkah penting dilakukan dengan membuka ruang koordinasi lanjutan antara Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda guna memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam menerima bantuan yang seharusnya. Tujuan utama dari penataan ini adalah untuk menciptakan distribusi yang lebih adil antarwilayah dan menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan di daerah.
