Pemberian kredit sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menimbulkan perhatian DPRD Kalimantan Timur. Bukan hanya tentang jumlah besar kredit yang diberikan, tetapi juga terkait dengan risiko, tata kelola, serta potensi dampaknya bagi daerah lain. Anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, secara intensif melakukan analisis terhadap detail-detail teknis dan prosedur terkait kredit ini bersama manajemen Bankaltimtara. Informasi dari DPRD Kaltim juga menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota di Kaltim mulai tertarik dengan pola pembiayaan serupa. Perhatian DPRD terutama terfokus pada pengawasan, mitigasi risiko, agunan, dan disiplin prosedur perbankan agar risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Meskipun skema pengembalian kredit yang akan dibebankan pada APBD Perubahan Kukar secara normatif sah, beberapa anggota dewan tetap mempertanyakan kesiapan APBD dalam menanggung beban tambahan jangka panjang. DPRD pun menekankan pentingnya memastikan agar tidak ada celah risiko di masa mendatang. Semua langkah ini diambil untuk memastikan keamanan keuangan publik dan kesehatan Bankaltimtara yang merupakan BUMD.
Kredit Jumbo Rp820 Miliar untuk Kukar: Risiko Skema Pembiayaan Daerah
