Rencana Penarikan Nakes Menuai Kekhawatiran
Sebelum RSUD Tanjung Redeb beroperasi pada bulan Mei mendatang, rencana penarikan tenaga kesehatan (nakes) dari puskesmas telah menjadi sorotan yang mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Hal ini menuai kekhawatiran karena potensi gangguan terhadap layanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kampung.
Kekhawatiran Terkait
Pemindahan tenaga medis dapat berpotensi menyebabkan puskesmas kekurangan sumber daya manusia, mengakibatkan pelayanan dasar tidak optimal. Thamrin menyoroti hal ini, bahwa pemilihan personel dari puskesmas atau rumah sakit harus dipertimbangkan secara matang.
Keterbatasan anggaran untuk merekrut tenaga kesehatan baru juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi keputusan penarikan nakes dari puskesmas. Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki kemampuan fiskal untuk menambah pegawai, sehingga opsi ini menjadi pertimbangan utama.
Isu Regulasi dan Prioritas
Namun, pemindahan tenaga kesehatan tersebut tidak lepas dari aspek regulasi. Sebagian dokter di puskesmas berstatus aparatur sipil negara (ASN), sehingga proses mutasi harus memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku agar tidak melanggar regulasi yang ada.
Di sisi lain, DPRD menyatakan mendukung pengoperasian RSUD Tanjung Redeb meskipun menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, alat kesehatan, serta sarana dan prasarana sebelum rumah sakit tersebut beroperasi secara resmi.
Harapan dan Tantangan
Rencana operasional RSUD Tanjung Redeb diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan rujukan di Berau. Namun, tanpa perencanaan sumber daya manusia yang matang, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan antara rumah sakit dan puskesmas di wilayah tersebut.
