Peningkatan intensitas perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan baru dalam diskursus kebijakan luar negeri Indonesia. Tidak sedikit pihak yang mencuatkan kritik maupun pertanyaan soal frekuensi kunjungan tersebut. Banyak yang merasa penasaran, apa sebenarnya urgensi di balik agenda internasional yang dijalani kepala negara, dan bagaimana aksi-aksi itu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Di ranah media sosial dan opini publik, skeptisisme mengenai dampak kunjungan internasional kerap bermunculan. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” menjadi perbincangan rutin, dengan nada yang kadang sinis mempertanyakan output konkret dari diplomasi tingkat tinggi. Tanggapan seperti ini cukup bisa dimaklumi; sebab, hasil dari upaya diplomatik umumnya tidak langsung terlihat seperti halnya proyek-proyek fisik yang kasat mata.
Namun, dunia saat ini tengah berada di tengah ketidakpastian geopolitik yang makin kompleks. Perubahan global berlangsung sangat cepat, dan posisi Indonesia menjadi lebih krusial dari sebelumnya di tengah rivalitas negara besar, konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina, tarik ulur Amerika dan Tiongkok, hingga instabilitas yang mewarnai Timur Tengah. Semua dinamika ini berpotensi berdampak nyata kepada perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di dalam negeri.
Diskusi mengenai dinamika ini sempat mengemuka dalam gelaran IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia bersama Universitas Indonesia. Anggy Pasaribu, yang bertindak sebagai moderator, menyoroti adanya kesenjangan pemahaman antara aktivitas diplomasi elite dengan ekspektasi publik. Secara makro, publik melihat Indonesia makin aktif, namun konteks di balik keputusan-keputusan strategis kerap tidak sampai kepada masyarakat luas.
Anggy memaparkan bahwa fluktuasi global berhubungan erat dengan isu domestik. Situasi pasar energi, stabilitas rantai pasok, sampai ketersediaan lapangan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional yang penuh gejolak. Oleh karena itu, diplomasi bukan sekadar pertemuan formal, tapi juga upaya mempertahankan kepentingan domestik Indonesia.
Aloysius Nugroho Santoso, perwakilan Lemhannas, menambahkan bahwa fragmentasi geopolitik tidak terelakkan dan negara berkembang seperti Indonesia harus memilih untuk tetap aktif dalam membaca arah situasi. Prinsip bebas aktif Indonesia tetap dijaga, ditambah penerapan fleksibilitas dalam berelasi dengan beragam pihak. Hal ini dikenal dalam studi hubungan internasional sebagai praktik “hedging”—bertindak secara seimbang tanpa sepenuhnya memihak salah satu kekuatan besar.
Broto Wardoyo dari Departemen HI UI mengembangkan pendapat tersebut. Menurutnya, strategi yang kini diadopsi bukan hanya menjaga keseimbangan eksternal, namun juga memperkuat ketahanan domestik. Ini merupakan prinsip “resilience-based hedging,” yaitu menjaga agar bangsa mampu menghadapi segala guncangan dunia luar tanpa mudah terguncang. Kegiatan Indonesia di G20, ASEAN, maupun BRICS bukan hanya tampak sebagai rutinitas berskala internasional, melainkan strategi untuk menjaga ruang gerak di tengah persaingan global yang ketat.
Namun, Broto menandaskan bahwa komunikasi strategis kebijakan ini sering kali berhenti di level perbincangan elite. Seringkali, publik hanya disuguhi cuplikan visual seperti foto pertemuan pejabat atau pemberitaan agenda seremonial tanpa uraian tentang kepentingan vital di baliknya. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa diplomasi hanyalah rangkaian acara formal yang jauh dari kehidupan masyarakat.
Bagian penting lainnya adalah soal penyampaian informasi kepada masyarakat. Anggy menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia harus lebih piawai dalam membumikan narasi kebijakan luar negeri. Bahasa diplomasi yang terlalu teknis justru membuat masyarakat kesulitan memahami hubungan antara agenda internasional dan kepentingan praktis mereka sendiri. Di era digital, penting untuk menyajikan pesan yang sederhana namun tetap substansial supaya publik bisa melihat signifikansi diplomasi terhadap keamanan, investasi, serta kesejahteraan.
Selain itu, kehadiran negara di media sosial juga diminta untuk tidak sekadar reaktif, melainkan penuh makna. Jika isi pesan yang disebarkan cenderung hanya defensif atau retorik, itu justru bisa mempertinggi jarak dengan publik serta menambah polarisasi. Pemerintah butuh juru bicara yang dapat menjelaskan mengapa setiap langkah diplomasi diambil dan bagaimana kebijakan itu bisa mendorong perbaikan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kehidupan keseharian rakyat.
Kesimpulannya, tantangan kebijakan luar negeri Indonesia hari-hari ini tak hanya terletak pada kecakapan mengelola hubungan internasional di era persaingan antar-negara, namun juga pada kemampuan negara untuk membangun komunikasi publik yang efektif dan edukatif. Sebuah diplomasi dapat dikatakan sukses hanya bila dipahami serta didukung oleh masyarakatnya sendiri, bukan sekadar diakui oleh dunia luar.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
