EFEK KENAIKAN HARGA BBM NON-SUBSIDI TERASA DI BONTANG

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai menciptakan dampak berantai di Bontang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang mengalami tekanan besar akibat kenaikan harga tersebut.

Layanan Publik Terdampak

Kepala Dinas PUPR Bontang, Moh Cholis Edy Prabowo, menyatakan bahwa sejumlah layanan publik seperti penyedotan tinja yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Air Limbah Domestik terancam terganggu. Layanan ini vital bagi warga, terutama yang tinggal di kawasan padat penduduk.

Edy mengungkapkan bahwa armada truk pengangkut limbah domestik sangat tergantung pada BBM non-subsidi, seperti Dexlite dan Pertamax. Dengan harga BBM yang melonjak, biaya operasional pun ikut membengkak, sementara anggaran dinas tidak mengalami penyesuaian.

Batasan Aktivitas Normalisasi Sungai dan Parit

Selain penyedotan tinja, Dinas PUPR Bontang juga terpaksa membatasi aktivitas normalisasi sungai dan parit. Penggunaan alat berat harus dibatasi karena konsumsi BBM yang tinggi, padahal biasanya setiap bulan dinas menerima permohonan pengerukan sungai dari kelurahan.

Kebijakan ini membawa risiko terhadap tata kota Bontang, di mana penundaan pengerukan sungai bisa mempercepat pendangkalan dan berpotensi menyebabkan banjir saat hujan deras.

Respon dan Tantangan Keuangan

Dalam kondisi keuangan daerah yang tertekan, Dinas PUPR Bontang terpaksa mengoptimalkan anggaran yang ada. Harapan untuk mendapat dana lebih dari APBD Perubahan pun tertutup secara pasti, sehingga tetap melayani masyarakat dengan keterbatasan menjadi tantangan utama.

Source link