Konsep profesionalisme dalam militer kerap dibahas oleh para pakar dengan penekanan yang berbeda-beda. Bagi sebagian kalangan, militer yang profesional dipahami sebagai institusi yang memiliki kemampuan teknis tinggi dalam penggunaan kekuatan, tunduk pada pemerintah sipil, serta fokus melindungi negara dari ancaman luar. Namun, makna profesionalisme tak sekedar menyangkut penguasaan medan perang, melainkan juga pembatasan wilayah kerja.
Semakin terfokus tugas-tugas militer pada ranah pertahanan, semakin profesional mereka dianggap. Militer yang membatasi otonomi hanya pada urusan teknis dan mengurangi peran dalam ranah sipil biasanya dikategorikan sebagai lebih profesional.
Ide tersebut sangat terkait konsep demokrasi modern. Meski demikian, pengalaman di negara-negara demokrasi menunjukkan, hubungan antara peran militer dan profesionalisme tidak sesederhana yang dibayangkan.
Pengalaman NATO misalnya, memperlihatkan kompleksitas fungsi militer di zaman kontemporer. Aliansi pertahanan seperti NATO, khususnya sejak perang di Ukraina, memang menguatkan perhatiannya pada pertahanan wilayah dan pencegahan konflik konvensional. Namun, cakupan peran militer anggotanya jauh melampaui perkara perang antar-negara.
Di Kosovo, NATO memimpin misi perdamaian dan menjamin kebebasan bergerak. Di Irak, pasukan NATO terlibat dalam pelatihan militer, reformasi kebijakan pertahanan, dan pembangunan kapasitas lokal. Operasi Sea Guardian di Mediterania menangani pengawasan maritim, kontra-terorisme, dan peningkatan kapasitas. Di Laut Aegea, dukungan diberikan untuk membantu penanganan migrasi dan penyelundupan manusia. Selain itu, NATO juga pernah menjalankan pelatihan dan pengangkutan strategis bagi Uni Afrika.
Riwayat operasi NATO bahkan mencakup penegakan embargo, zona larangan terbang, peacekeeping, operasi tempur, pengawalan bantuan kemanusiaan, serta dukungan dalam penanggulangan bencana. Pada Olimpiade Athena 2004, NATO menyumbang intelijen dan peralatan CBRN (kimia, biologi, radiologi, nuklir) untuk perlindungan warga sipil. Semua ini tidak membuat NATO meninggalkan fungsi dasar militernya.
NATO tetap mempertahankan pembedaan antara peperangan dan operasi penanganan krisis. Fungsi-fungsi baru tak mengganti melainkan menambah, menjadikan militer harus menguasai ragam tugas dalam satu waktu. Inilah bentuk adaptasi terhadap tantangan keamanan yang kian kompleks sejak berakhirnya Perang Dingin.
Dandeker menjelaskan, seiring berubahnya ancaman dominan dari perang antar-negara menjadi krisis internal, terorisme, negara gagal, sampai bencana kemanusiaan, militer harus beradaptasi. Edmunds menambahkan, peran militer tak hanya ditentukan ancaman, tetapi juga kebutuhan organisasi, tekanan anggaran, ekspektasi publik dan keabsahan institusi militer di mata masyarakat. Transformasi ini membuat profesionalisme selalu dipengaruhi situasi strategis dan politik.
Huntington, salah satu tokoh awal analisis profesionalisme militer, menekankan pentingnya spesialisasi militer dalam pengelolaan kekuatan fisik, dengan kewenangan tetap berada di tangan pemerintah sipil. Menurut model ini, spesialisasi mendorong profesionalisme, profesionalisme memungkinkan kontrol objektif, dan kontrol tersebut menjaga militer dari arena politik domestik.
Tapi gagasan Huntington bukan satu-satunya. Stepan di Amerika Latin justru menemukan profesionalisme ketika militer diberi mandat tugas internal, kontra-subversi, dan pembangunan nasional. Perluasan mandat ini menuntut kapasitas sosial, administratif, bahkan politik dalam tubuh militer, yang juga meningkatkan keterlibatan militer pada urusan pemerintahan domestik.
Dengan kata lain, profesionalisme dalam militer tak selalu identik dengan satu model tertentu. Faktor utama penentunya adalah bentuk ancaman, tugas yang diberikan, dan konteks politik negara. Eropa, misalnya, menunjukkan model berbeda. Militer di Eropa dikerahkan untuk peacekeeping, rekonstruksi, operasi kemanusiaan, pengelolaan krisis, dan sebagainya—tanpa harus memperluas otonomi politik lembaga militer tersebut secara langsung. Semua aktivitas dijalankan berdasarkan mandat pemerintah sipil, diatur oleh hukum, dan diawasi secara demokratis.
Militer bisa saja melaksanakan lebih banyak hal, namun keputusannya tetap di bawah kewenangan sipil dan dalam kerangka multilateral. Schnabel dan Hristov menandai pentingnya membedakan antara peran militer maupun non-militer, juga antara misi utama dan misi tambahan (subsidiari). Pada tugas-tugas tambahan, seperti pengawasan maritim atau penanggulangan bencana, otoritas sipil tetap memegang kendali utama. Aspek pengelolaan, sumber mandat, pembagian tugas, komando, dan akuntabilitas justru menjadi penentu utama implikasi politik setiap pelibatan militer.
Walau demikian, perluasan peran militer tetap mengandung resiko. Dominasi militer dalam pelbagai urusan dapat memerosotkan kapasitas sipil, melemahkan akuntabilitas, menciptakan ketergantungan berlebihan, dan menurunkan kesiapan militer dalam tugas inti. Bahkan, ekspektasi agar militer melakukan segalanya bisa mengurangi efektivitas mereka di bidang utama. Maka, penilaian profesionalisme tidak boleh sekadar ditentukan apakah tugas itu sipil atau militer. Penyebab pelibatan, mandat, institusi penanggung jawab, serta mekanisme dan waktu pengakhiran misi harus menjadi pertimbangan utama.
Pertahanan terhadap ancaman eksternal memang tetap satu dari kompetensi utama militer. Namun, pengalaman NATO menunjukkan, militer profesional dalam negara demokrasi tetap dapat menjalankan tugas di luar perang tanpa menjadi aktor politik. Intinya bukan hanya pada ragam tugas yang dikerjakan, melainkan siapa yang memberi mandat, bagaimana batas wewenang ditetapkan, serta bentuk akuntabilitas yang diterapkan.
Profesionalisme dalam militer tak sekedar soal mempersempit atau memperluas peran, melainkan kemampuan untuk terus menjaga dominasi sipil dan mematuhi otoritas demokratis di tengah perubahan lingkungan strategis dan tuntutan zaman.
Sumber: Militer Profesional Tak Hanya Untuk Perang, Broto Wardoyo Soroti Batas Peran
Sumber: Militer Profesional Untuk Apa?
