Program Hapus Denda Pajak Dibuka, DJP Minta WP Cabut Sengketa

by -40 Views

Wajib pajak yang tengah menghadapi sengketa berpeluang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Namun, fasilitas tersebut tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak. Wajib pajak juga diminta membetulkan laporan secara mandiri dan, bila diperlukan, mencabut proses sengketa.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Aturan yang menyempurnakan PMK Nomor 118 Tahun 2024 tersebut mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.

Bimo menyampaikan penjelasan itu saat menutup sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Jakarta Raya pada 28 Oktober 2026. Menurut dia, PMK 71/2026 memuat pengecualian, pengurangan, dan/atau penghapusan sanksi denda tertentu yang berkaitan dengan proses keberatan, banding, serta peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Bukan pemutihan pajak

Bimo menegaskan, kebijakan tersebut bukan pemutihan pajak. Pembayaran pokok pajak tetap menjadi kewajiban wajib pajak. Adapun fasilitas yang diberikan hanya menyasar sanksi administratif yang belum dibayar.

“Pemerintah tidak akan mengorbankan hak negara. Yang DJP lakukan adalah mengurangi beban yang timbul dari keterlambatan atau kekhilafan, sepanjang wajib pajak menunjukkan itikad baik,” ujar Bimo.

Ia menyebut kebijakan itu sebagai pertemuan dua itikad baik. Wajib pajak diharapkan melunasi pokok pajak, memperbaiki laporan sendiri, dan mencabut sengketa apabila diperlukan. Sebagai imbal baliknya, pemerintah memberikan pelepasan sanksi serta mempercepat kepastian hukum dan menghemat biaya administrasi maupun biaya sengketa bagi kedua pihak.

“Saya ingin menegaskan bahwa kebijakan ini adalah pertemuan dua itikad baik,” katanya.

Meski demikian, Bimo mengingatkan bahwa jenis sanksi dan persyaratannya tidak seragam. Karena itu, wajib pajak diminta memeriksa ketentuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Besaran penghapusan bergantung waktu

DJP juga mendorong wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban agar manfaat pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yang disebut PSA, dapat diperoleh secara maksimal. “Semakin cepat wajib pajak menyelesaikan kewajiban, semakin besar manfaat, pengurangan, dan penghapusan sanksi yang diterima,” kata Bimo.

Ia memberikan contoh PT ABC yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025. Perusahaan tersebut menerima Surat Tagihan Pajak dengan sanksi keterlambatan Rp1 juta, kemudian menyampaikan SPT berstatus kurang bayar dan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.

Dengan seluruh persyaratan terpenuhi, sanksi yang diterima PT ABC ditentukan berdasarkan waktu penyampaian SPT:

Waktu penyampaian SPT Pengurangan Sanksi yang dihapus
25 Oktober 2026 100% Rp1 juta
2 Januari 2027 50% Rp500 ribu
4 Mei 2027 25% Rp250 ribu
1 Juli 2027 Tidak ada Rp0

Skema tersebut merujuk pada tiga tahap dalam KEP-239/PJ/2026 untuk sanksi keterlambatan SPT Tahunan PPh tahun pajak sampai 2025. Penghapusan 100% berlaku bagi SPT yang disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, 50% untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2027, dan 25% pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

“Mari sama-sama diperiksa kondisi masing-masing dan jangan menunggu sampai batas waktu. Petugas kami akan siap selalu membantu Bapak Ibu memahami langkah yang perlu dilakukan,” ujar Bimo.

Source link