Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meluncurkan paket kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons terhadap gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah-langkah kebijakan APBN tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada hari Rabu (25/10/2023) di Jakarta. Sri Mulyani menyampaikan bahwa El Nino telah menyebabkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu inflasi tinggi. Selain itu, suku bunga yang tinggi di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat di Indonesia.
Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah penebalan bantuan sosial (bansos) dalam APBN untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat grassroot dengan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan sektor properti perumahan.
Berikut ini adalah daftar paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah:
1. BLT El Nino
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan diberikan pada bulan November hingga Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan per KPM.
2. Tambahan bantuan beras
Pemerintah akan memberikan tambahan bantuan beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta KPM selama bulan Desember. Anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan ini mencapai Rp2,67 triliun.
3. Bantuan Biaya Administrasi untuk MBR
Pemerintah akan memberikan bantuan biaya administrasi selama 14 bulan bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun ini, anggaran yang diperlukan mencapai Rp0,3 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp0,9 triliun.
4. PPN DTP
Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah baru komersial dengan harga di bawah Rp2 miliar selama 14 bulan. Untuk periode November 2023 hingga Juni 2024, PPN akan ditanggung pemerintah sepenuhnya, sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 50%.
5. Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
Pemerintah akan memberikan bantuan renovasi dan bedah rumah sebesar Rp20 juta per rumah kepada keluarga miskin. Targetnya adalah menyelesaikan tambahan 1.800 rumah pada bulan November hingga Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp36,2 miliar.
6. Percepatan Penyaluran KUR UMKM
Pemerintah akan mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan penyaluran KUR. Diharapkan penyaluran KUR tahun ini dapat mencapai target sebesar Rp297 triliun.
Dengan kebijakan ini, Sri Mulyani yakin bahwa ekonomi Indonesia dapat bertahan dari guncangan global. Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,06% pada kuartal keempat 2023.
