Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pemerintah Indonesia saat ini berada pada posisi daya tawar yang cukup kuat. Khususnya dalam menekan harga saham 14% PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan dialihkan ke Holding tambang BUMN yakni MIND ID.
Menurut Fahmy, sebetulnya ada mekanisme yang disebut strategic partner yang bisa dibicarakan antara pemerintah Indonesia melalui MIND ID dengan Vale Canada Ltd (VCL) selaku pemegang saham mayoritas INCO. Terlebih, apabila MIND ID hanya mencaplok penambahan saham sebesar 14%, itu belum cukup bagi pelat merah untuk menjadi pengendali.
“Saat ini kan posisi bergaining Indonesia sangat kuat karena 2025 harus diperpanjang kontraknya. Bisa saja kalau gak setuju mengenai usulan saham dan harga tadi maka tidak usah diperpanjang. Kita cukup kuat,” kata Fahmy dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Jumat (1/12/2023).
Oleh sebab itu, ia pun mendorong supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat langsung turun tangan dalam mengatasi persoalan tersebut. Terutama agar Indonesia melalui MIND ID dapat mencapai suatu kesepakatan yakni memiliki saham mayoritas dengan harga menggunakan mekanisme strategic partner.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang cukup kuat untuk menekan harga saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Khususnya, saham sebesar 14% yang akan dialihkan ke Holding Tambang BUMN, MIND ID.
Ramson menilai pemerintah sangat memungkinkan melakukan intervensi kepada Vale Canada Ltd (VCL) selaku pemegang saham mayoritas INCO agar memberikan harga di bawah pasar. Pasalnya, divestasi ini merupakan syarat bagi INCO untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Karena ini kan kontraknya mau habis. Jadi ada posisi bargainingnya, pemerintah dalam hal itu untuk memperpanjang kontrak yang mau habis,” kata dia ditemui di Gedung DPR, dikutip Selasa (28/11/2023).
Di samping itu, proses perpanjangan IUPK ini juga menjadi salah satu variabel yang memperkuat posisi pemerintah untuk daya tawar mendukung MIND ID menguasai saham mayoritas dan menjadi pengendali keuangan di INCO.
Ramson menjelaskan dari sisi perundang-undangan pemerintah bisa saja mengambil-alih lahan konsesi tambang milik INCO dan memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Hal tersebut seperti halnya di blok migas yang setelah kontraknya berakhir lalu diberikan kepada Pertamina.
“Tapi ini kan tidak, jadi ini win-win solution dari pengalihan kekuasaannya harus ke MIND ID,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham Indonesia di INCO melalui MIND ID saat ini baru sebesar 20%, dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka MIND ID akan memiliki 34% saham Vale.
Sementara, pemegang mayoritas saham Vale sendiri saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 43,79% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03%.
Namun masih belum pasti, saham milik siapa yang akan dikurangi, apakah hanya milik VCL atau bersama saham milik Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM).
