Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu bersidang untuk menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahun juga selalu ada perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha terkait penetapan kenaikan upah ini.
Tidak jarang, aksi protes dari kelompok buruh dilakukan dengan unjuk rasa di jalan dan ancaman mogok yang tidak hanya mengganggu produktivitas, tetapi juga ketertiban umum. Padahal sejatinya sudah ada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang mengatur formula besaran kenaikan upah buruh ini. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait kisruh kenaikan upah buruh ini?
Lebih lengkapnya, tonton Safrina Nasution bersama Co Captain TimNas AMIN Tom Lembong, Erwin Aksa Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Haryadi Sukamdani Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Bob Azzam Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
