Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini merupakan komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN akan berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Posisi RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, penjagaan defisit APBN juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terus dilakukan dengan tim Presiden terpilih untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang sudah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan telah disetujui oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target yang akan direncanakan oleh pemerintah saat ini dan telah disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
