Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) hingga 30 November 2024 mencapai Rp35,02 triliun, mencapai 87,02 persen dari target tahunan sebesar Rp40,24 triliun. Meskipun mendekati target, penerimaan pajak di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas yang mencapai Rp17,14 triliun atau 81,07 persen dari target. Penurunan penerimaan keseluruhan disebabkan oleh penyusutan PPh Non-Migas, namun sejumlah jenis pajak lainnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat pertumbuhan signifikan. Penerimaan PBB tumbuh 22,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp3,73 triliun atau 110,27 persen dari target.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak lainnya juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang signifikan. Capaian penerimaan pajak ini menjadi sorotan dalam rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltim dan Kaltara yang diselenggarakan oleh DJPb Kaltim. Peserta hadir dalam rapat tersebut antara lain dari unit vertikal Kementerian Keuangan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan harapan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kaltim dan Kaltara. Melalui koordinasi yang solid di bawah inisiatif Kemenkeu Satu, Kementerian Keuangan bertekad memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun, DJPb Kaltim optimis dapat mendekati atau mencapai target penerimaan pajak. Upaya terus diarahkan untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan mendukung pengelolaan APBN yang lebih efektif di masa mendatang. Masyarakat juga diimbau untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan.
