Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan delapan kebijakan penting yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan-kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Salah satu di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis, program THR, dan bantuan sosial (bansos) yang direncanakan akan diterapkan sepanjang tahun ini.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengimplementasikan langkah-langkah strategis demi memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Rinciannya, terdapat delapan kebijakan yang dijelaskan dengan detail untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
Beberapa di antaranya mencakup kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi ASN dan pekerja swasta. Selain itu, stimulus ekonomi yang akan diterapkan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, serta paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak barang mewah juga termasuk di dalamnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan yang diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah. Dia juga mengungkapkan rencananya terkait pengelolaan BUMN melalui pembentukan Dana Investasi Nasional, yang dikenal sebagai Danantara, sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara.
Selain itu, kebijakan-kebijakan lain seperti FLPP, pembangunan kawasan industri, dan revisi peraturan yang mendukung kemudahan berusaha, juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor SDA dan kebijakan internasional juga menjadi prioritas dalam langkah-langkah tersebut.
Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya dalam pengumuman kebijakan ekonomi tersebut, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
