Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk mengatasi paradoks ekonomi yang terjadi di tanah air. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, namun masih terdapat ketimpangan yang perlu diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Melalui Danantara, sebuah lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara, diharapkan pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak bisa dipercepat. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia menargetkan untuk menjadi negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045.
Peluncuran Danantara sebagai kado ulang tahun ke-80 Indonesia diharapkan akan menjadikan lembaga ini sebagai pengelola investasi yang juga menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam diyakini sebagai kunci untuk mencapai kemajuan dan percepatan pembangunan yang signifikan untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini.
