Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas yang berjudul Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia, dalam konteks menghadapi berbagai ancaman keamanan.
Reformasi Intilijen Indonesia menyoroti perlu adanya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, sebagai moderator dalam diskusi tersebut, menegaskan bahwa pentingnya reformasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar bisa mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di periode transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Rizal menekankan bahwa situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi indikasi bahwa intelijen belum berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Penerimaan dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa keefektifan badan intelijen ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen seharusnya didasarkan pada kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan sekadar kedekatan politik.
Kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) juga mulai muncul. Prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja di bawah radar tanpa menarik perhatian publik tidak selalu terpenuhi dengan kondisi saat ini.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Indonesia perlu mempertimbangkan mekanisme pengawasan seperti pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen. Fungsi intelijen di berbagai lembaga juga harus diawasi secara ketat untuk mencegah intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
