Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang merencanakan kebijakan baru untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah yang layak huni. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan bantuan atau pembebasan biaya administrasi untuk proses kepemilikan rumah. Pembahasan ini dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) bersama Dinas Sosial Kaltim. Diskusi tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Mereka bertujuan untuk mencari solusi agar MBR tidak terhambat oleh biaya administrasi yang besar dalam memiliki rumah.
Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendukung program sejuta rumah dan meningkatkan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kepala DPUPR Kaltim, Muhammad Aji Fitra Firnanda, mengatakan bahwa FGD ini merupakan langkah awal dalam merumuskan aturan terkait bantuan biaya administrasi, termasuk skema pembebasan untuk kelompok prioritas. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan skema bantuan ini dapat berjalan efektif di lapangan. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan regulasi yang akan segera diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah daerah. Dengan pembebasan biaya administrasi, diharapkan lebih banyak keluarga dapat memiliki rumah sendiri tanpa harus terbebani biaya tambahan yang menyulitkan.
