Gubernur Kaltim atau Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang biasa dikenal dengan Gubernur Harum, mengungkapkan berbagai persoalan penting saat kunjungannya ke Senayan pada Selasa (29/4/2025). Selain membahas infrastruktur perbatasan dan proyek besar di tanah Borneo, Gubernur Harum memperjuangkan nasib ribuan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Harum berharap agar Kementerian PAN-RB membuka pintu lebih lebar bagi mereka yang tidak lulus seleksi CPNS 2024 atau yang masa kerjanya belum genap dua tahun pada akhir 2024.
Gubernur Harum juga membawa fakta mengenai jumlah ASN Pemprov Kaltim yang akan memasuki masa pensiun pada 2030, menyebabkan kekurangan ASN untuk menjalankan pemerintahan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan ASN, hingga saat ini baru ada 6.889 PPPK yang diangkat, tetapi masih terdapat kekurangan formasi sebanyak 2.306 orang. Selain itu, Gubernur Kaltim juga menyoroti kewenangan provinsi di sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur pertanian untuk mencapai target ketahanan pangan 2025.
Dia juga mengusulkan program afirmasi dalam pembangunan jalan yang menghubungkan sentra pertanian di Kaltim dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) demi kelancaran distribusi hasil pertanian. Usulan lainnya adalah meminta kewenangan perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil dikembalikan ke pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022. Gubernur Harum berharap bahwa dengan berbagai usulan tersebut, pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah di Kaltim dapat ditingkatkan.
