Angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) memang masih tinggi meskipun di bawah rata-rata nasional, mencapai 5,78 persen menurut data BPS. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud atau Gubernur Harum, mengungkapkan fakta ini dalam sebuah dialog dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dia merinci bahwa kondisi geografis yang sulit dan keterpencilan daerah-daerah tertentu, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, menyebabkan tingginya angka kemiskinan.
Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Kaltim telah meluncurkan program Gratispol dan Jospol serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan akses, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Gus Ipul, Menteri Sosial RI, memuji langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kaltim dan menyarankan agar pilar-pilar sosial di daerah tersebut lebih intensif berkoordinasi.
Selain itu, Gus Ipul juga mendorong agar pelayanan sosial di Kaltim menggunakan basis data dan teknologi untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan pilar-pilar sosial. Program bantuan sosial di Kaltim tahun ini mencakup bantuan sembako, PKH, dan bantuan anak yatim piatu, dengan total anggaran mencapai Rp403,83 miliar.
Dialog antara pemerintah pusat dan daerah ini dihadiri oleh pejabat utama dari Kementerian Sosial RI dan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Tindakan proaktif ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Saatnya bantuan sosial diterapkan secara efisien demi kebaikan masyarakat Kaltim.
