Pemerintah Kota Bontang aktif memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wawali Agus Haris menyoroti tiga poin penting yang menjadi keluhan dan harapan dari daerah terkait dukungan anggaran pengangkatan PPPK, percepatan pengangkatan peserta PPPK paruh waktu yang telah lama berdinas, dan pembukaan formasi baru bagi tenaga kerja non-ASN yang belum terdata dalam database nasional.
Agus Haris menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para tenaga yang bekerja dengan dedikasi tinggi namun belum memperoleh kepastian status. Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pengangkatan PPPK, terutama ketika Pemkot Bontang harus mengutamakan anggaran untuk isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.
Harapan juga disampaikan untuk kejelasan status petugas kebersihan dan taman yang juga bekerja di garda terdepan pelayanan publik. Delegasi Pemkot Bontang diterima oleh perwakilan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB, Hesti, yang didampingi oleh tim teknis termasuk Cindy, selaku PIC wilayah Kalimantan Timur. Kementerian mengapresiasi kehadiran dan masukan dari Bontang serta berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.
