Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur (APBN Kaltim) pada kuartal I tahun 2025 mencatatkan angka positif. Hingga akhir Maret, belanja tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau 18,76 persen dari total pagu yang telah ditetapkan. Capaian ini mengalami pertumbuhan 2,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa peningkatan belanja didorong oleh naiknya transfer ke daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. Dua komponen ini menjadi “tulang punggung” belanja pemerintah di daerah.
Namun demikian, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di Kaltim baru mencapai 12,94 persen dari pagu total Rp16,93 triliun, dengan sejumlah dana masih terblokir. Budi menyebut bahwa fenomena pemblokiran ini sebagai bagian dari strategi efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah. Meskipun pagu belanja modal Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penurunan, namun proyek tersebut tetap berlanjut.
Dana yang dikelola Otorita IKN (OIKN) untuk tahun ini mencapai Rp13,4 triliun yang akan difokuskan pada pembangunan di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) dan akses konektivitas. Namun, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang benar-benar siap digunakan. Pemprov Kaltim dan Bank Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembukaan blokir anggaran guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah, termasuk proyek strategis seperti IKN.
