Warga di tujuh RT di Dusun Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, mengalami ketidakpastian karena status administratif mereka terletak di Kutai Timur (Kutim), namun sebagian besar kebutuhan sehari-hari bergantung pada Kota Bontang. Selama puluhan tahun, belum ada kejelasan mengenai nasib mereka, seperti yang diungkapkan oleh warga setempat, seperti Sriyanto dari RT 21 dan Suyono dari RT 22. Mereka berharap dapat hidup nyaman dengan akses pelayanan publik yang layak tanpa harus mempersoalkan status wilayah mereka.
Minimnya fasilitas dari Kutim di Sidrap, seperti sekolah dan puskesmas yang terletak di Teluk Pandan dengan jarak sekitar 30 menit, membuat warga menjadi bergantung pada fasilitas lama warisan Bontang sebelum wilayah ini dimekarkan. Warga merasa menjadi tamu di rumah sendiri dan menuntut pelayanan yang memadai dari pemerintah setempat. Meskipun sering menjadi sorotan saat momen politik, setelah pemilu berakhir, perhatian pada masalah ini seringkali memudar.
Kondisi tarik ulur terus berlangsung antara Bontang dan Kutim, terutama di Sidrap, sementara warga setempat terus menantikan kepastian dan kemudahan akses pelayanan di wilayah mereka. Mereka berharap kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke tujuh RT yang terkena sengketa wilayah ini bukan hanya seremonial, melainkan diharapkan menjadi titik awal penyelesaian nyata atas permasalahan yang telah mengemuka selama bertahun-tahun.
