Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti status wilayah Sidrap yang menjadi perhatian Pemkot Bontang. Menurut Agus, Sidrap tidak layak untuk dimasukkan ke Kutai Timur (Kutim) dari segala aspek, mulai dari administrasi, infrastruktur, hingga pelayanan dasar. Hal ini disampaikan Agus Haris usai membuka Forum Konsultasi Publik di Pendopo Rujab pada Rabu (5/8/2025).
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dijadwalkan akan melakukan tinjauan langsung ke Sidrap pada Senin (11/8/2025) mendatang untuk melihat kondisi wilayah tersebut secara nyata. Agus Haris juga mengemukakan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Sidrap memiliki KTP Bontang, bukan Kutim. Bahkan, hampir seluruh fasilitas di Sidrap dibangun oleh Pemkot Bontang.
Selain itu, Agus juga mengingatkan kejadian pada tahun 2005 di mana Pemkab Kutim mengusulkan Sidrap menjadi desa persiapan bernama Pulau Pinang, namun hasilnya menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum layak menjadi bagian dari Kutim.
Kini, wacana terkait status wilayah Sidrap muncul kembali sebagai bagian dari permohonan uji materi UU Nomor 47 Tahun 1999. Menurut Agus, hal ini bukan sekadar sengketa batas wilayah, melainkan tentang hak warga atas layanan publik yang layak dan cepat. Ia berharap kunjungan Gubernur Kaltim ke Sidrap dapat menjadi titik terang dalam polemik yang panjang ini, dengan keputusan yang berpihak pada realita di lapangan.
Agus yakin bahwa setelah melihat kondisi Sidrap secara langsung, Gubernur akan memahami dengan jelas persoalan yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut. Harapannya adalah agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil warga dan wilayah Sidrap untuk mengakhiri ketidakpastian yang telah lama terjadi.
