Kondisi keuangan Kota Bontang masih jauh dari ideal, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam sebuah audiensi dengan pemerintah pusat. Dia menekankan bahwa Bontang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, tanpa itu, banyak program pembangunan yang terancam tidak bisa dilaksanakan. Adanya harapan agar dana transfer kembali utuh, terutama menjelang tahun 2026 dengan banyak program strategis yang harus dijalankan, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Neni juga menyoroti pentingnya peningkatan dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai penopang utama pendapatan daerah. Pemerintah pusat menyatakan akan memberikan tambahan dana transfer sebesar Rp43 triliun, yang menjadikan total pagu indikatif RAPBN 2026 mencapai Rp693 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih jauh di bawah pagu tahun 2024 yang mencapai Rp919 triliun.
Meskipun ada penambahan dana, Neni mengakui bahwa jumlahnya belum mencukupi, oleh karena itu Pemkot akan menyesuaikan APBD baik melalui revisi maupun penyusunan APBD murni. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pengurangan transfer ke daerah tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dia berharap standar pelayanan minimal tetap terjaga, dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap terus dibangun meskipun dengan anggaran terbatas.
Bima juga menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR untuk menjembatani kebutuhan daerah. Tujuannya agar kebutuhan pembangunan di daerah dapat tetap berjalan dengan baik. Harapannya, meskipun dengan anggaran yang terbatas, pembangunan dan pelayanan publik di Bontang dapat terus ditingkatkan.
