Transformasi ancaman terhadap kedaulatan negara kini semakin nyata di tengah kemajuan dunia digital. Di masa lalu, fokus pertahanan mungkin lebih tertuju pada potensi invasi fisik, namun kini konflik siber mengambil peran penting dan menjadi sarana baru untuk menggoyang demokrasi suatu bangsa. Di dunia maya, manipulasi berita, produksi narasi palsu, serta pengalihan opini publik menjadi taktik yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan nasional.
Karakter ancaman digital menjadi semakin rumit karena banyaknya pihak yang terlibat, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan pergeseran batas antara ancaman domestik dan pengaruh eksternal yang makin sulit dikenali.
Pengalaman Taiwan saat Pilpres 2020 menjadi bukti konkret dampak serangan informasi lintas negara. Saat itu, ruang digital Taiwan dimanfaatkan sebagai wahana intervensi politik oleh kekuatan asing. Dugaan kuat menunjukkan bagaimana Tiongkok menggelar operasi siber skala besar dengan strategi yang beragam. Misalnya, media-media yang berpihak pada Beijing secara konsisten menampilkan demokrasi Taiwan dalam sudut pandang negatif, menggembar-gemborkan keraguan terhadap integritas sistem demokrasi tersebut.
Sementara itu, banyak artikel berisi konten asal-asalan diproduksi oleh situs-situs content farm di Malaysia atau negara lain. Tujuannya sederhana: mendominasi hasil pencarian di media sosial seperti Facebook dan YouTube agar pesan-pesan yang diinginkan mudah ditemukan dan tersebar. Bukan hanya itu, banyak influencer lokal di Taiwan yang secara tak sadar berpartisipasi dengan menyebarkan pesan-pesan yang mendapat sokongan dana dari aktor asing.
Berbagai narasi sistematis dibangun, mulai dari tuduhan bahwa demokrasi tidak mampu memberikan stabilitas hingga mengembangkan opini bahwa pemimpin Taiwan hanyalah perpanjangan tangan negara barat. Hong Kong kerap dijadikan contoh bahaya demokrasi, dan bahkan beredar pesan berantai di aplikasi LINE yang menyebar ketakutan tak berdasar, seperti risiko tertular penyakit saat datang ke TPS. Semua ini bermuara pada satu hal: mengacaukan proses demokrasi dari dalam.
Yang unik, mayoritas upaya pengaruh ini bukan berasal dari institusi militer atau pemerintah secara langsung, melainkan dipelopori oleh kelompok non-negara. Banyak perusahaan public relations, content creator, hingga kelompok bisnis berlomba mengambil peran, biasanya dengan iming-iming keuntungan ekonomi. Hasilnya, ruang siber pun berubah menjadi zona abu-abu, tempat bahaya internal dan eksternal sulit sekali dibedakan.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, menekankan bahwa aktor non-negara dan aktor negara asing sama-sama berperan dalam memperluas serangan informasi. Menurutnya, karakter serangan tersebut bersifat hibrida, sehingga batas-batas sumber ancaman kian samar.
Dampak dari serangan ini sangat terasa pada masyarakat. Tak cuma menimbulkan disinformasi, tetapi juga memperdalam perpecahan dan polarisasi. Orang-orang akhirnya hanya mempercayai narasi-narasi yang sesuai dengan keyakinannya, tanpa mempertimbangkan informasi lain. Model pemerintahan otoriter bahkan bisa saja dilihat lebih stabil, sementara nilai-nilai demokrasi mulai dipertanyakan. Ironisnya, semua kerusakan itu terjadi tanpa perlu senjata atau kekerasan, cukup hanya dengan narasi yang terus-menerus digelontorkan lewat dunia maya.
Pelajaran dari Taiwan harus menjadi refleksi penting bagi Indonesia. Negara kita, yang memiliki salah satu jumlah pengguna internet terbanyak di dunia dan sistem demokrasi yang sangat bergantung pada komunikasi digital, berada dalam posisi yang rawan terhadap serangan jenis ini. Jika strategi campur tangan informasi seperti yang dialami Taiwan terjadi di Indonesia, sulit bagi masyarakat untuk lagi mengidentifikasi pemisah antara pengaruh eksternal dan masalah dalam negeri. Polarisasi yang telah terjadi bisa diperuncing, dan pihak asing melalui agen domestik sanggup menyusup tanpa banyak disadari.
Bersama kenyataan tersebut, Indonesia perlu menyadari bahwa menjaga kedaulatan digital sama krusialnya dengan mempertahankan kedaulatan wilayah fisik. Batas antara dalam dan luar negeri di ranah digital semakin memudar, sementara aktor non-negara dari luar negeri bisa menjadi alat yang efektif bagi pihak yang bermaksud mengintervensi proses demokrasi kita.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
