Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna. Rapat ini diselenggarakan di Kantor DPRD Samarinda pada tanggal 30 September 2025. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan pentingnya perubahan APBD tahun ini bukan sekadar administratif, melainkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan akuntabel. Dari total Rp5,85 triliun, APBD mengalami pemangkasan sebesar Rp50,2 miliar, menjadi Rp5,80 triliun. Namun, pendapatan daerah malah naik Rp165,3 miliar akibat peningkatan PAD dan transfer pemerintah pusat. Penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan warga serta dinamika pembangunan kota di tengah tekanan ekonomi. Revisi APBD dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain target pendapatan yang belum tercapai, temuan BPK terkait SiLPA 2024, arahan presiden untuk efisiensi belanja, dan kebutuhan mendesak di lapangan. Belanja operasional turun, sedangkan belanja modal naik untuk pembangunan infrastruktur. Fokus dari penyesuaian APBD adalah mempercepat visi Samarinda sebagai kota metropolitan yang inklusif dan kompetitif. Pengawasan bersama oleh perangkat daerah dan masyarakat diharapkan agar anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Seluruh fraksi DPRD Samarinda telah menyatakan dukungan terhadap Raperda, sambil mengapresiasi kinerja Pemkot Samarinda. Dengan sinergi bersama, diharapkan APBD dapat menjadi instrumen pembangunan yang terukur dan berorientasi hasil.
Perubahan 2025 Samarinda: APBD Disetujui Rp5,80 Triliun
