Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memiliki waktu satu bulan tersisa untuk mengejar target penyerapan anggaran setelah disahkannya APBD Perubahan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mendorong seluruh OPD untuk bekerja lebih efektif agar manfaat program-program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Rudy memperingatkan OPD yang masih memiliki prestasi buruk untuk berbenah dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk program yang bermanfaat. Ia menerapkan sistem penghargaan dan sanksi, di mana OPD yang mencapai target akan mendapat reward, sementara yang gagal akan mendapat sanksi berupa pemotongan anggaran di tahun berikutnya. Pemprov Kaltim menargetkan penyerapan anggaran mencapai 93 persen, namun capaian kinerja fisik OPD baru mencapai 70 persen. Gubernur Rudy juga menyoroti program strategis seperti Gratispol, program pendidikan untuk mahasiswa di PTN. Ia memberi kesempatan kepada OPD untuk mengejar ketertinggalan dan berharap melihat progres signifikan dalam waktu dekat.
Sanksi Pemotongan Dana OPD oleh Gubernur Kaltim: Serapan Anggaran Rendah
