Untuk menjawab ancaman serius terhadap kekayaan sumber daya alam nasional, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan memperkuat pengawasan militer di wilayah rawan penambangan ilegal. Sejumlah 68 ribu prajurit TNI, yang berasal dari tiga matra utama, AD, AL, dan AU, telah diterjunkan dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025, yang dipusatkan di Bangka Belitung pada Rabu, 19 November 2025. Selain di wilayah ini, operasi latihan serupa juga digelar di Morowali, mempertegas kesiapan TNI dalam menghadang aktivitas penambangan liar di berbagai titik penting.
Langkah strategis ini memperlihatkan respon nyata atas instruksi langsung Presiden Prabowo, yang sebelumnya menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya tambang timah tanpa izin di Bangka Belitung, yang jumlahnya mencapai sekitar seribu titik. Menurut laporan presiden, penambangan ilegal mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, dengan penurunan produksi timah sampai 80 persen dan kerusakan lingkungan yang parah serta sulit dibenahi.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa pengerahan alat utama sistem persenjataan dalam latihan ini bukan sekadar pertunjukkan kekuatan, namun wujud nyata perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia. Ia menegaskan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesiapan bangsa dalam menjaga aturan hukum dan melakukan penertiban guna melindungi sumber daya alam. “Latihan ini merupakan respon atas pentingnya penegakan aturan negara dalam pengelolaan aset strategis,” ujar Menhan saat meninjau lokasi latihan bersama para perwira tinggi.
Selain itu, Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI, yang hadir bersama sejumlah menteri dan pejabat strategis negara, memaparkan bahwa kegiatan latihan ini juga menguji dan mengaplikasikan doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Bagi kami, menjaga sumber daya alam kini telah menjadi bagian dari pertahanan territorial, bukan hanya aspek penegakan hukum belaka. Wilayah Bangka Belitung dan Morowali yang kaya hasil alam kini disorot sebagai objek vital yang harus diamankan dari ancaman penambangan liar,” tegas Panglima.
Tindak lanjut pengamanan ini semakin ditegaskan Presiden Prabowo dengan perintah kepada TNI untuk memblokir seluruh akses transportasi masuk dan keluar hasil penambangan ilegal di dua pulau utama, Bangka dan Belitung. Presiden menekankan pentingnya kontrol penuh pemerintah terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk, demi memastikan tidak ada celah untuk aktivitas ilegal yang menggerogoti kekayaan nasional.
Serangkaian latihan pun digelar melibatkan atraksi militer seperti Serangan Udara Langsung oleh formasi F-16 dari Wing Udara 31 serta operasi penerjunan taktis oleh ratusan anggota Batalyon 501/Bajra Yudha Kostrad. Simulasi penangkapan ponton oleh KRI TNI AL dan operasi perebutan cepat galian pasir oleh Koopssus TNI turut diperagakan untuk memperlihatkan pola koordinasi lintas matra secara nyata. Setelah itu, pejabat tinggi meninjau langsung hasil operasi penangkapan ponton ilegal di Dermaga Belinyu serta lokasi-lokasi galian pasir di Dusun Nadi.
Keterpaduan kekuatan militer ini menunjukkan komitmen bahwa menjaga sumber daya alam bukan hanya amanat undang-undang, tapi satu misi penting menjaga kedaulatan negara. Pentingnya pelaksanaan operasi di Bangka Belitung tidak terlepas dari posisi strategis kawasan ini sebagai penyumbang komoditas nasional yang rentan dieksploitasi secara ilegal bila tanpa pengamanan ketat.
Dengan hadirnya TNI dalam latihan dan operasi penertiban tersebut, diharapkan kerjasama antara institusi negara dan pemerintah akan semakin solid. Tindakan tegas ini menjadi bukti keseriusan dalam melindungi aset nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah ancaman eksploitasi liar terhadap sumber dayanya.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
