Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan penolakannya terhadap desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi di beberapa wilayah di Indonesia. Haedar menilai desakan tersebut sarat dengan politisasi dan motif politik yang berpotensi mengganggu penanganan korban. Ia mendorong agar semua pihak fokus pada aksi kemanusiaan dan membantu masyarakat terdampak, serta menghindari polemik dan opini negatif yang tidak produktif.
Kontroversi muncul setelah Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menggelar konferensi pers dan menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional atas peristiwa banjir. Meskipun mengatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan bahwa desakan itu bukan sikap resmi organisasi dan justru menciptakan politisasi bencana.
Terkait latar belakang Ikhwan Fahrojih yang berprofesi sebagai kuasa hukum di sektor pertambangan dan energi, muncul dugaan adanya motif politik di balik desakan tersebut. Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung tindakan yang mengganggu fokus penanganan kemanusiaan di tengah bencana. Semua pihak diminta untuk mengedepankan kerja nyata dan menghindari tekanan politik dalam situasi darurat seperti ini agar penanganan korban dapat berjalan lancar.
