Seorang bocah berusia 10 tahun, siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, meninggal dunia. Diduga, ia mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pulpen untuk keperluan sekolah. Peristiwa memilukan tersebut bukan sekadar tragedi keluarga, namun juga menyuarakan tantangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di beberapa daerah. Bagi Pemerintah Kota Bontang, kejadian tersebut menjadi pemicu untuk mengevaluasi sistem pendidikan demi mencegah kasus serupa. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Program Kartu Bontang Pintar dianggap sebagai solusi dalam memastikan kebutuhan dasar peserta didik dari keluarga kurang mampu terpenuhi. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp29,6 miliar, pemerintah mengupayakan bahwa anak-anak dapat belajar tanpa khawatir akan perlengkapan sekolah. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan bantuan seragam, tas, dan sepatu untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan mengawasi agar sekolah tidak membebani orang tua dengan pungutan. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mencegah tragedi serupa terjadi di wilayah tersebut dan menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dijaga bersama untuk membangun generasi yang berkualitas.
Optimalkan Anggaran Pendidikan di Bontang: Belajar dari Bocah NTT
