Saat ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, telah mengonfirmasi bahwa mereka telah memberikan peringatan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait penggunaan anggaran senilai Rp8,5 miliar untuk mobil dinas yang telah menarik perhatian publik. Partai Golkar telah mendorong Rudy Mas’ud, yang merupakan kader partai, untuk lebih memperhatikan suara publik dalam mengambil keputusan. Meskipun ada alasan teknis yang bisa dipertimbangkan, Sarmuji menekankan bahwa seorang gubernur perlu menilai kebijakan anggaran berdasarkan keadaan rakyat, bukan kebutuhan personalnya. Dia menegaskan pentingnya kontekstualisasi dalam penggunaan anggaran, terlepas dari fakta bahwa mobil dinas tersebut telah disetujui sejak 2024 dan dibeli melalui sistem inden. Sarmuji juga menyoroti medan sulit di Kalimantan Timur yang memerlukan perhatian lebih dalam mengambil keputusan terkait anggaran. Kemudian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan asas kelayakan dalam pengeluaran anggaran guna menghindari pemborosan. Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran untuk pembelian mobil dinas harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dan layak untuk masa efisiensi seperti sekarang. Dengan demikian, polemik terkait mobil dinas senilai Rp8,5 miliar ini menjadi sorotan publik yang harus diperhatikan dengan seksama, seiring dengan upaya menjaga efisiensi dan kelayakan dalam penggunaan anggaran.
Golkar Beri Peringatan Gubernur Kaltim Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
