Pimpinan DPR telah memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk mengadakan pertemuan besok. Sekretaris Negara telah berbicara sebelumnya, namun kemungkinan penerima dari pemerintah belum pasti. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Kami memastikan kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan mendalam, termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda tersebut. Besok, ketua fraksi akan bertemu untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk menginstruksikan agar anggota yang dihentikan tidak mendapatkan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Kami menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi tentang Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan dari publik, namun kami meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu, karena proses konsultasi sudah meluas dan panjang. Harapan kami adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga kita dapat fokus pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Reformasi menyeluruh di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini menjadi komitmen dari seluruh anggota untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi bersama untuk masa depan.
Insights from Student Group Meeting with Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad
