Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang dianggap menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan juga turut mengkritik keberadaan KJA ini yang dinilai kontroversial. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
